DPRD Akan Awasi Dinas Pemungut PAD
Buol - alam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
tahun 2015 ini, DPRD Kabupaten Buol akan melakukan pengawasan terhadap
SKPD penyumbang PAD. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Buol, Ahmad
Koloi kepada media ini, Jumat (2/1) lalu di Buol.
Penegasan itu menyusul rendahnya kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Buol pada APBD 2015 yang hanya mencapai tiga persen.
"Karena tanpa PAD yang signifikan program pembangunan di Buol tidak akan berjalan maksimal.
Oleh karena itu kedepan DPRD, khususnya Komisi II fokus ke pengawasan SKPD penyumbang PAD agar tahun depan bisa meningkat," ujar Ahmad.
Bahkan DPRD sangat menseriusi hal tersebut. DPRD melalui komisi II yang menangani persoalan ini telah meminta seluruh SKPD pemungut PAD untuk mengaktifkan kembali sumber-sumber yang dapat menopang pemungutan PAD, dengan asumsi akan dapat menambah PAD. "Kemarin kita sudah fasilitasi apa yang mereka butuhkan dalam bentuk intervensi anggaran seperti RPH, dengan asumsi bahwa disitu PAD akan bertambah. Itu salah satu contoh," kata Ahmad.
Ahmad melanjutkan terkait hal tersebut, selain bentuk pengawasan, DPRD juga akan melakukan evaluasi setiap triwulan bersama SKPD pemungut PAD sehingga diharapkan kedepan rencana itu dapat terealisasi dan bisa memberikan dampak positif.
Selain itu, DPRD juga menghimbau kepada Dinas pemungut agar mendata serta mendaftar semua hasil dari pungutan PAD yang telah diterima dan tidak lagi dilakukan dengan pola manual.
"Kita juga himbau ke pihak pemungut agar mendata dan mendaftar semua hasil-hasil itu, jangan sampai dimasukan hanya 50 persen dari pendapatan yang ada, misalnya. Ini yang kita awasi, kalau perlu dana dari pihak penyumbang itu disetor langsung ke rekening daerah, tidak lagi dari tangan ke tangan," tandas Ahmad.
sumber: http://jhaymokodompit.mywapblog.com/dprd-akan-awasi-dinas-pemungut-pad.xhtml
Penegasan itu menyusul rendahnya kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Buol pada APBD 2015 yang hanya mencapai tiga persen.
"Karena tanpa PAD yang signifikan program pembangunan di Buol tidak akan berjalan maksimal.
Oleh karena itu kedepan DPRD, khususnya Komisi II fokus ke pengawasan SKPD penyumbang PAD agar tahun depan bisa meningkat," ujar Ahmad.
Bahkan DPRD sangat menseriusi hal tersebut. DPRD melalui komisi II yang menangani persoalan ini telah meminta seluruh SKPD pemungut PAD untuk mengaktifkan kembali sumber-sumber yang dapat menopang pemungutan PAD, dengan asumsi akan dapat menambah PAD. "Kemarin kita sudah fasilitasi apa yang mereka butuhkan dalam bentuk intervensi anggaran seperti RPH, dengan asumsi bahwa disitu PAD akan bertambah. Itu salah satu contoh," kata Ahmad.
Ahmad melanjutkan terkait hal tersebut, selain bentuk pengawasan, DPRD juga akan melakukan evaluasi setiap triwulan bersama SKPD pemungut PAD sehingga diharapkan kedepan rencana itu dapat terealisasi dan bisa memberikan dampak positif.
Selain itu, DPRD juga menghimbau kepada Dinas pemungut agar mendata serta mendaftar semua hasil dari pungutan PAD yang telah diterima dan tidak lagi dilakukan dengan pola manual.
"Kita juga himbau ke pihak pemungut agar mendata dan mendaftar semua hasil-hasil itu, jangan sampai dimasukan hanya 50 persen dari pendapatan yang ada, misalnya. Ini yang kita awasi, kalau perlu dana dari pihak penyumbang itu disetor langsung ke rekening daerah, tidak lagi dari tangan ke tangan," tandas Ahmad.
sumber: http://jhaymokodompit.mywapblog.com/dprd-akan-awasi-dinas-pemungut-pad.xhtml
Komentar
Posting Komentar